“ Kamu beri kami racun, racun racun,”
teriak puluhan bocah laki-laki dari tengah lapangan.  Mereka berteriak sambil mengejarku dengan
batu siap ditangan dan siap lempar. Dari atas motor yang berjalan, aku panik berat. Waduh gimana nanti kalau kena lemparan batu sebanyak itu? Tapi beruntung tidak terjadi apa-apa karena aku ditemani warga lokal, yang berhasil meredakan kemarahan mereka.  Motor kami pun akhirnya bisa melaju meninggalkan kerumunan anak-anak ‘marah’ yang ada dugaan diprovokasi oleh orang dewasa. 

Ini sambutan ngeri banget sih buat aku yang baru pertama kali datang ke
Paniai Papua. 
Hanya persoalan
kecil. Aku memberi anak-anak tadi permen. Sengaja aku
bawa banyak permen karena pengalamanku sebelumnya  ke Wamena Papua, anak-anak sangat riang ketika
dikasih permen. 
Tapi ternyata berbeda dengan Paniai. Dapat pemberian dari seseorang hasilnya justru curiga, was-was. Jangan-jangan ini barang apa? Racun? Pemikiran ini sudah menyebar ke
semua kalangan termasuk anak-anak. Tak hanya kepada pihak luar, dengan sesama warga juga sama soal menaruh curiga. Kalau terjadi apa-apa dari kejadian ‘menerima pemberian orang’  ujungnya denda besar akan dilayangkan kepada si pemberi barang atau makanan. 
 “Misalnya si A datang ke rumah tetangga si B,  dikasih air minum lalu si A sakit dan meninggal satu bulan kemudian, nah itu
keluarga si A akan menuntut tetangga si B yang memberi minuman tadi untuk bayar
denda, meski si A sudah ada bawaan penyakit, jadi meninggalnya bukan karena air minum tetangga tadi,” terang Rudi  seorang warga Enaro, Paniai. 
Denda adat
disini sangat berlaku ketat. Denda akan mereka terapkan untuk masalah apapun. 
Anak kecil
saja sudah ‘tahu cara’ mencari masalah demi mendapat uang denda. Seperti yang
terjadi di lapangan tadi.  Mereka menuduh aku memberi
racun dengan harapan bisa menuntut aku jika terjadi sesuatu.
“Maraknya komersialisasi denda adat ini setelah Papua dinyatakan sebagai
daerah otonomi khusus, berakhir.
Sebelumnya Pemerintah memberi akses mudah untuk
masyarakat dalam menggunakan uang. Lewat proposal tanpa kegiatan jelas,” terang John Gobay, Ketua Dewan Adat Paniai. “Kelonggaran ini sudah
berakhir sejak lima tahun belakangan “ kata Gobay lagi.
Masyarakat yang
sudah termanja mendapat uang dengan
mudah berubah kaget. Masalah utamanya sumber dana sudah berakhir. Dan mereka kembali dilanda kebingungan
mendapatkan uang.  “Akhirnya melakukan hal-hal memaksa ini,” tambahnya.
Untuk satu kasus, permintaan denda bisa mencapai angka 100 juta. Jika
ditolak? 
“Keluarga yang dimintai denda
akan terus diteror,” kata Gobay.
Denda sebesar itu kadang hanya untuk membayar masalah-masalah sepele. Anjing
atau babi ditabrak tidak sengaja lalu mati. Denda langsung diarahkan kepada
si penabrak.
Beruntung ada langkah cepat yang diambil DPRD Paiai untuk meredakan keresahan warga dari denda adat dengan menyiapkan aturan untuk membatasi
denda-denda liar itu. DPRD setempat membuat
peraturan daerah membatasi jumlah denda. “Tak lebih dari 10 juta,” kata Maria Motey, anggota DPRD Paniai. Aturan ini langsung ditegakkan bersama-sama pihak
kepolisian, tokoh adat dan semua lapisan masyarakat di sana. 
Tapi, suara masyarakat berbeda. Tidak puas begitu saja dengan sebuah peraturan. Mereka meminta sebaiknya tegaknya aturan ini diimbangi dengan jalan keluar lain. Masyarakat yang lapar tentu tak mudah dijinakkan hanya dengan aturan. “ Perlu dibuka lapangan kerja atau dikasih
ketrampilan-ketrampilan agar masyarakat bisa menghasilkan uang,” pinta
salah seorang warga Paniai. 

Saya sepakat dong dengan suara warga ini. Semoga saudara-saudara di Papua ada kesempatan sejahtera semua ya ***
(Shinta Ardhan/Travel)
Enaro Paniai Papua 2010

Categorized in:

Travel,